PEMILIHAN Presiden 2014 akan menjadi pertarungan sejumlah wajah baru. Meski masih dimungkinkan terjadi “daur ulang” calon presiden (capres), peluangnya jauh lebih kecil dibanding Pilpres 2009. Selain karena tokoh yang menjadi “langganan” capres sudah kehilangan momentum, juga karena tumbuhnya harapan bagi kader yang matang selama transisi menuju reformasi.

Bagaimana partai mere-spons kecenderungan bangkitnya capres muda? Sebagian jawaban terbaca dari cara parpol melakukan kaderisasi kepemimpinan di tubuh partai, selain makin solidnya lembaga prodemokrasi di luar parpol.Pada 2014 tuntutan munculnya capres muda akan lebih nyaring. Soekarno dan Soeharto dilantik sebagai presiden dalam usia muda dan terbukti melahirkan perubahan fenomenal pada masanya. Sayang tradisi capres muda tidak berlanjut. Banyak kandidat yang masih belia sudah layu sebelum penjaringan capres dilakukan parpol.

Andai saja ketentuan konstitusi yang menetapkan kebijakan satu pintu bagi capres (yakni harus diusung parpol atau gabungan parpol), munculnya capres di luar parpol masih amat berpeluang. Selain mengusung kadernya sendiri akan terdapat parpol yang “mengadopsi” tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), purnawirawan, bahkan kalangan intelektual dan birokrat. Sayangnya, dalam pemilu terakhir, kalangan kampus dan birokrat karier belum menyumbang calondalam pilpres. Ini terjadi karena politik belum menjadi zona yang menantang bagi sebagian besar intelektual.

Selain didorong motif politik para purnawirawan, kemunculan para bintang dalam bursa capres juga akibat tarikan kepentingan parpol. Banyak parpol terkesan masih rendah diri, hingga dalam kepengurusan harian dan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pun masih menyelipkan beberapa bintang. Sentimen sipil versus militer tidak sekuat Islam-non Islam, atau Jawa-luar Jawa.Kemunculan birokrat karier dalam pilpres belum memiliki preseden. Birokrat karier baru sebatas meramaikan pemilukada. Ini terjadi karena tidak banyak birokrat karier yang memiliki rentang pengaruh yang melintasi wilayah kewenangannya (baik otoritas maupun geografis).

Majunya capres berlatar belakang ormas atau purnawirawan yang diadopsi dan diusung parpol atau gabungan parpol masih amat berpeluang terjadi karena beberapa sebab. Kesatu, daya tarik ormas dan kematangan capres yang berlatar belakang purnawirawan. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah dua ormas yang memiliki basis dukungan riil yang kuat. Meski dalam Pilpres 2009 kedua ormas ini tidak memajukan kadernya, libido politik para tokoh yang menggerakkan kedua ormas ini belum sirna. Begitu pula purnawirawan, meski TNI dan Polri sudah kembali ke “khittah”(sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, dan tidak bermain politik), kehadiran purnawirawan

TNI dan Polri masih memiliki daya tawar di hadapan petinggi parpol terkait pengalaman penugasan dalam skala nasional. Kedua, belum lancarnya sirkulasi elite di tubuh parpol. Kaderisasi mengalami kemacetan di banyak partai. Ini terjadi karena masih kuatnya kecenderungan sentralisasi kekuasaan di tangan tokoh yang dinisbatkan sebagai ikon dan roh parpol.Banyak parpol yang menjadikan kongres sebatas ajang untuk mengukuhkan kembali kepemimpinan sang tokoh. Gejala minimnya kader tampak pula dari kecenderungan daur ulang kandidat kepala daerah, atau tenaga alih daya(oursourring) dengan mengusung artis, yang tidak memiliki hubungan kepartaian dengan parpol pengusungnya. Padahal, daur ulang dan tenaga alih daya adalah tindakan penyelamatan yang mempercepat pembusukan potensi parpol dari dalam.

Kaderisasi parpol

Bagi sebagian partai di Indonesia, kerap terjadi kongres berlalu tanpa menorehkan tonggak modernisasi secara berarti. Lebih banyak partai menempuh “politik poco-poco”, memaju-mundurkan kader baru untuk mengesankan dinamika internal partai sambil “melestarikan” tokoh utama yang dinisbatkan sebagai ikon partai. Pergeseran posisi dalam kepengurusan partai memang terjadi, tetapi sejatinya tidak mengubah garis dan posisi partai.

Agenda perubahan yang digagas peserta kongres gagal menyentuh bauran utamapendorong perubahan. Bahkan jauh sebelum kongres digelar, kesepakatan untuk tidak mengotak-atik posisi jabatan tertinggi, entah bernama ketua umum, dewan pembina, atau sebutan lain yang dilekatkan kepada jabatan yang diduduki tokoh utama, sudah disosialisasikan kepada seluruh jajaran dan jenjang pimpinan partai.

Hasilnya sudah bisa ditebak, kongres hanya melahirkan perubahan prag-mentaris. Wajah baru memang muncul, tetapi sekadar kepanjangan tangan figur utama yang menghidupi partai. Tambal sulam di sana sini terjadi, tetapi tidak akan melahirkan perubahan menyeluruh karena desain perubahan tunduk pada dua pakem berikut.

Kesatu, restu tokoh utama partai dipandang sebagai konstitusi yang mengatur laku politik seluruh jajaran partai. Bila pemilihan bergantung kepada restu, perubahan akanberjalan di sepanjang kehendak dan kepentingan sang tokoh. Para peserta kongres dan pimpinan partai sibuk menyiasati aturan demi meloloskan agenda perubahan, tetapi hati dan pikiran mereka menanti turunnya restu sang tokoh. Demokratisasi internal dan modernisasi tidak akan tumbuh di dalam rubuh partai yang dibesarkan dengan restu seorang tokoh.

Kedua, kepentingan menjaga kohesivitas pikiran kelompok (group think) yang menopang zona nyaman para pemangku kepentingan membatasi lahirnya kader kritis. Gagasan kritis dan suara berbeda dari arus utama kepentingan yang menguasai mind set peserta kongres akan segera dinafikan dan dicap sebagai ide menyimpang sebelum diuji secara saksama.

Kongres kerap gagal mengadopsi pikiran yang berbeda tentang cara menjayakan partai. Alih-alih menghimpun semua kekuatan dan elemen partai, kongres kerap tergelincir ke dalam blok kepentingan. Bila ini terjadi, kongres hanya menjadi lakmus pembeda kader yang disukai dari kekuatan yang harus disingkirkan. Kebesaran partai tidak akan tumbuh di atas iklim dan suasana internal partai yang terpolarisasi antara “kami” yang benar dan “mereka” yang salah.

Di luar logika para petinggi yang terpenjara kepentingan berebut posisi di dalam kepemimpinan partai, terdapat dua kecenderungan yang menentukan nasib Indonesia ke depan. Kesatu, makin dominannya peran partai politik . dalam mekanisme sistem poli-tik Indonesia. Hampir tidak ada urusan publik yang benar-benar lepas dari campur tangan kader dan kepentingan partai. Sayangnya, kemenon-jolan peran partai belum disertai kompetensi (keandalan, pengalaman, dan kearifan) para kadernya. Banyak urusan ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, namun seakan tidak ada opsi lain karena sistem menempatkan parpol sebagai mesin seleksi jabatan publik.

Kedua, harapan dan kekecewaan publik akan menentukan posisi partai, nasib demokrasi dan masa depan wajah politik itu sendiri. Publik terus dibakar janji, dibuai harapan, dan dimanja mimpi, namun segera dicampakkan setelah pemilu berakhir. Melambungnya harapan akan mempercepat datangnya kekecewaan bila pimpinan terpilih gagal mengonversi dukungan menjadi instrumen kebijakan yang definitif. Kekecewaan, bahkan sinisme, akan datang lebih pagi bila kehadiran sang pemimpin tidak mengubah apa pun yang terjadi.

Seakan sudah menjadi aksioma bahwa partai politik yang secara kelembagaan kuat adalah kondisi yang perlu bagi konsolidasi demokrasi dan mempertahankan vitalitasnya. Namun, pengalaman menunjukkan, pemerintahan yang hanya digerakkan oleh partai politik yang kuat akan mudah terjerembap ke dalam kubangan otoritarianisme dan dinasti politik.

Membangun sistem politik demokratis yang sehat tidak hanya bertumpu pada kelembagaan partai politik yang ku-at. Di luar kelembagaan partai politik, sistem politik demokratis membutuhkan budaya politik yang mendorong tumbuhnya komitmen terhadap demokrasi, mencegah tampilnya pemimpin yang melemahkan performa sistem politik, dan mampu menekan sinisme publik dengan kebijakan distinktif. Kebutuhan ini hanya mungkin dipenuhi oleh sosok pemimpin yang bisa menghidupi partai dengan pikiran, sikap, dan tindakannya, bukan pemimpin yang mencari hidup dari partai.

Bila sentralisasi kekuasaan di tubuh partai tidak dikurangi dan politik restu terus menghidupi aktivitas parpol, maka kecenderungan munculnya pemimpin nasional tanpa melewati seleksi internal partai masih akan terjadi. Kecenderungan ini membuka tampilnya tokoh yang matang di luar parpol, lalu “dicomot” sebagai capres parpol tertentu.

Saatnya parpol benar-benar menjalankan fungsi kaderisasi dan seleksi kepemimpinan. Tampilnya kandidat dari luar dihargai sama dengan kader yang muncul dari dalam. Kata kuncinya adalah konvensi capres internal partai. Mahal memang dan tak menjamin kemenangan, namun konvensi capres internal parpol (di banyak negara) terbukti menguatkan sendi keorgan-isasian parpol yang mulai keropos. (H. Karim Suryadi, peneliti komunikasi politik dan guru besar Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.

bagi saya sendiri siapa saja yang terpilih menjadi presiden 2014, harus mempunyai sikap yang otoriter, disiplin yang tinggi ,dan jiwa kebijaksanaan . dan tentu tidak kita jangan lupa jangan cari pemimpin yang hanya berniat jadi pemimpin nengara hanya untuk memperkaya diri mereka masing-masing, seperti yang sudah-sudah. lalu berantas yang namanya korupsi.

berikut ini beberapa calon presiden 2014
01. Aboerizal Bakrie (Golongan Karya)
02. Adnan Buyung Nasution
03. Agung Laksono (Golongan Karya)
04. Akbar Tanjung (Golongan Karya)
05. Alwi Shihab (Partai Kebangkitan Bangsa)
06. Amien Rais (Partai Amanat Nasional)
07. Andi Mattalata (Golongan Karya)
08. Arbi Sanit
09. Boediono
10. Da’i Bachtiar

11. Din Syamsudin
12. Djoko Santoso
13. Djoko Suyanto (non partai politik)
14. Fahmi Idris
15. Hassan Wirajuda
16. Hasyim Muzadi
17. Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera)
18. Jenni Wahid (Partai Kebangkitan Bangsa)
19. Jero Wacik (Partai Demokrat)
20. Juwono Sudarsono